Presiden Joko Widodo mengungkapkan jika target pembangunannya kerap mendapat pertentangan. Salah satunya proyek 35.000 Mega Watt (MW) yang ditargetkan terwujud dalam lima tahun.
Banyak kalangan meragukan tercapainya target tersebut lantaran dinilai terlalu ambisius. "Kita mau bangun 35.000 MW dalam 5 tahun banyak yang tak percaya, pesimis sekali kita ini," tutur Presiden Jokowi di Balai Kartini, Jakarta.
Presiden menilai, target listrik 35.000 MW tersebut sangat mungkin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Tinggal mencari cara untuk memenuhi target tersebut.
"Kita dalam 70 tahun hanya bisa membangun 53.000 MW, nah ini 5 tahun 35.000 MW. Kalau saya (berpikirnya) bagaimana caranya supaya ini bisa masuk akal," ucapnya.
Guna menumbuhkan optimisme, pemerintah menggelontorkan sejumlah pandangan bahwa ini bukanlah sebuah proyek utopia. Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah klaim pejabat negara pada proyek ini.
1.
Proyek pembangkit terbesar dunia
Pemerintah Jokowi-JK tengah mengejar pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam proyek 35.000 megawatt (MW). Proyek ini jadi satu-satunya proyek pembangkit listrik terbesar di dunia.Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menilai, proyek ini merupakan momen pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur, termasuk pembangkit listrik. Sebab, listrik menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan para investor.
Investor, kata dia, sangat membutuhkan listrik dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi, pemerintah tengah melakukan deregulasi dan kemudahan-kemudahan untuk para investor.
"Ini satu-satunya di dunia yang sampai 35.000 MW. Ini proyek cuma ada di indonesia. Tak ada lagi proyek ini di dunia," ujar Teten di kantornya, Jakarta.
2.
Bukan proyek mustahil
Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menilai, proyek ini bukan program yang mustahil dari pemerintah. Mulai dari deregulasi hingga pemangkasan berbagai izin dilakukan guna menarik para investor ke sektor pembangkit listrik. Pemerintah pun memotong izin pembangunan pembangkit listrik. Dari 68 izin dipangkas hingga menjadi 22 izin.
"Penyediaan infrastruktur ini untuk meningkatkan rasio elektrifikasi kita ini masih 83 persen dan ditargetkan dalam 2019 bisa mencapai 97,3 persen," kata dia.
Dia berharap proyek ini dapat selesai tepat waktu. Sehingga, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat seiring ketersediaan listrik hingga ke pelosok daerah.
"Penyediaan infrastruktur ini untuk meningkatkan rasio elektrifikasi kita ini masih 83 persen dan ditargetkan dalam 2019 bisa mencapai 97,3 persen," kata dia.
Dia berharap proyek ini dapat selesai tepat waktu. Sehingga, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat seiring ketersediaan listrik hingga ke pelosok daerah.
3.
Pendanaan aman
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memastikan pendanaan aman untuk proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Terutama proyek 5 ribu megawatt yang menjadi jatah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Keseluruhan, 2016 cukup aman karena tadi PLN menghitung butuh Rp 97 triliun dan hampir dua per tiga sudah disecure dari ekuitas mereka maupun pinjaman perbankan. Kemudian kalau Independen Power Producers (IPP) kan mereka masing-masing mencari jalan sendiri, jadi saya kira cukup secure," kata Sudirman seusai mengikuti rapat terkait proyek pembangkit listrik dan pengembangan energi terbarukan di kantor wakil presiden, Jakarta.
Hadir dalam rapat itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir, dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Rida Mulyana.
"Keseluruhan, 2016 cukup aman karena tadi PLN menghitung butuh Rp 97 triliun dan hampir dua per tiga sudah disecure dari ekuitas mereka maupun pinjaman perbankan. Kemudian kalau Independen Power Producers (IPP) kan mereka masing-masing mencari jalan sendiri, jadi saya kira cukup secure," kata Sudirman seusai mengikuti rapat terkait proyek pembangkit listrik dan pengembangan energi terbarukan di kantor wakil presiden, Jakarta.
Hadir dalam rapat itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir, dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Rida Mulyana.
4.
Solusi kurangi pengangguran
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, berdasarkan data Bank Dunia, penggunaan listrik atau kilo Watt per hour (kWh) per kapita Indonesia hanya mencapai 700 kWh. Jumlah itu masih kalah ketimbang Malaysia dan Thailand yang mencapai masing-masing 4.000 kWh dan 2.000 kWh.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, mengatakan rendahnya konsumsi listrik ini membuat daya saing industri Tanah Air kalah dibandingkan negara tetangga. Maka dari itu, kehadiran program 35.000 megawatt (MW) sangat penting untuk Indonesia.
"Target kita baru 2019 (konsumsi listrik) itu mendekati 1.500 kWh," ujar dia di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta.
Menurut dia, rendahnya penggunaan kWh tersebut disebabkan volume industri Tanah Air tidak terlalu besar. Imbasnya, penyerapan tenaga kerja menjadi sedikit. Diharapkan, proyek 35.000 MW bakal membuat penyerapan tenaga kerja industri semakin meningkat.
"Jadi 35.000 MW itu hal yang mutlak harus dilakukan untuk menumbuhkan industri kita," kata dia
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, mengatakan rendahnya konsumsi listrik ini membuat daya saing industri Tanah Air kalah dibandingkan negara tetangga. Maka dari itu, kehadiran program 35.000 megawatt (MW) sangat penting untuk Indonesia.
"Target kita baru 2019 (konsumsi listrik) itu mendekati 1.500 kWh," ujar dia di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta.
Menurut dia, rendahnya penggunaan kWh tersebut disebabkan volume industri Tanah Air tidak terlalu besar. Imbasnya, penyerapan tenaga kerja menjadi sedikit. Diharapkan, proyek 35.000 MW bakal membuat penyerapan tenaga kerja industri semakin meningkat.
"Jadi 35.000 MW itu hal yang mutlak harus dilakukan untuk menumbuhkan industri kita," kata dia
5.
Proyek ini dibutuhkan masyarakat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan bahwa proyek sebesar 35.000 MW bukan angka yang tidak diperhitungkan. Dia menjelaskan angka tersebut dihitung dengan cermat didasari atas asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.
"Jadi 35.000 MW bukan sekadar target tapi kebutuhan", tegas dia.
Dia meminta kepada seluruh perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/lPP) dan PT PLN (Persero) agar tidak memandang program pembangunan listrik 35.000 MW sebagai sebuah proyek semata. Dia meminta pengusaha tersebut untuk melihat proyek ini sebagai gerakan menerangi nusantara.
"Pembangunan listrik harus disikapi sebagai sebuah movement atau gerakan," ujar Sudirman.
"Jadi 35.000 MW bukan sekadar target tapi kebutuhan", tegas dia.
Dia meminta kepada seluruh perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/lPP) dan PT PLN (Persero) agar tidak memandang program pembangunan listrik 35.000 MW sebagai sebuah proyek semata. Dia meminta pengusaha tersebut untuk melihat proyek ini sebagai gerakan menerangi nusantara.
"Pembangunan listrik harus disikapi sebagai sebuah movement atau gerakan," ujar Sudirman.
0 Response to "5 Klaim megaproyek 35.000 MW Jokowi, disebut terbesar di dunia"
Post a Comment